KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan melakukan evaluasi terhadap semua jajaran kementeriannya mulai dari pejabat eselon 1 sampai dengan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK pasca operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara (Sumut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Menanggapi OTT KPK ini mungkin mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden RI, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran Kementerian PU dari mulai eselon 1 sampai PPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan," ujar Dody di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu (29/6/2025).

Dirinya sudah berkali-kali mengimbau dan berpesan kepada para jajaran kementeriannya untuk selalu menghadirkan Tuhan di hati dalam menjalankan tugas.

"Saya sudah menginfokan beberapa kali, tolong selalu hadirkan Tuhan di hati kepada semua penyelenggara negara, tapi himbauan sepertinya sekedar imbauan," katanya.

Jika Presiden RI merestui maka Dody siap mulai melakukan evaluasi kepada semua jajaran kementeriannya pada pekan depan.

"Jika memang Pak Presiden memberikan restunya, mulai minggu depan saya harus mulai melakukan evaluasi kepada eselon 1 saya semua sampai dengan PPK-PPK saya semuanya," kata Dody.

OTT yang dilakukan KPK di Sumatera Utara (Sumut) tersebut telah membuat dirinya terpukul dan menjadi tamparan keras.

"Saya sendiri terpukul dan ini benar-benar tamparan keras ke saya," kata Dody.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan serta preservasi jalan di wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut bahwa terdapat dua tersangka dari proyek yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Satu, TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Dua, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK),” katanya dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

Lalu, satu tersangka berinisial HEL dari proyek yang dilaksanakan Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut.

Kemudian, dua tersangka dari pihak swasta yang berinisial KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan RAY selaku Direktur PT RN.

“RAY ini adalah anak dari KIR,” kata Asep.

Kelima tersangka tersebut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (26/6/2025) malam atas dugaan tindak pidana korupsi dalam upaya memuluskan proyek dengan total senilai Rp 231,8 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menanggapi terkait dengan pejabatnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia mengaku 'tertampar' atas terDinas Pekeratas adanya oknum jajarannya yang terjaring OTT di Sumatera Utara oleh KPK.

"Menanggapi OTT KPK beberapa hari lalu di Sumatera Utara, pertama-tama saya harus mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya terpukul, dan ini benar-benar 'tamparan' keras ke saya," kata Menteri PU dikutip dari Antara, Sabtu (28/6/2025).

Menurutnya, kejadian tersebut menjadi peringatan keras karena sebelumnya dirinya telah berkali-kali mengingatkan jajarannya agar bekerja dengan hati bersih dan menjunjung tinggi integritas dalam melayani rakyat.

"Karena saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya... masih saja begini," ujar Dody.

Meski demikian, Dody tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan Agung.

Dia menegaskan tidak akan menutupi kasus tersebut bahkan jika ada pejabat di tingkat pusat yang terlibat, dirinya siap menyerahkan kepada proses hukum tanpa campur tangan sedikit pun.

"Kalau pun ada yang nyangkut di Pattimura [Kantor Kementerian PU pusat di Jakarta yang terlibat] gara-gara itu, saya akan serahkan [kepada aparat penegak hukum]," tambah Dody.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Dody menyatakan telah menunggu restu Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi semua struktur Kementerian PU dari pejabat eselon I hingga pejabat pembuat komitmen (PPK) guna mencegah kejadian serupa.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan serta preservasi jalan di wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut bahwa terdapat dua tersangka dari proyek yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

"Satu, TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Dua, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK)," katanya dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

Lalu, satu tersangka berinisial HEL dari proyek yang dilaksanakan Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut.

Kemudian, dua tersangka dari pihak swasta yang berinisial KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan RAY selaku Direktur PT RN.

"RAY ini adalah anak dari KIR," kata Asep.

Kelima tersangka tersebut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (26/6/2025) malam atas dugaan tindak pidana korupsi dalam upaya memuluskan proyek dengan total senilai Rp231,8 miliar.

KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa izin sumur minyak rakyat hanya untuk sumur-sumur yang sudah beroperasi sejak lama, bukan sumur baru.

"Hanya untuk yang sudah telanjur, bukan semuanya. Jangan salah,” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu (29/6/2025).

Ia menekankan bahwa sumur-sumur yang dilegalkan melalui terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang legalitas pengeboran sumur minyak rakyat, hanyalah untuk sumur-sumur rakyat yang selama ini sudah berproduksi.

Dia menyampaikan, legalitas ini diberikan karena banyak sumur minyak rakyat yang berstatus ilegal tetapi sudah beroperasi sejak lama.

Sumur minyak rakyat itu menjual hasil produksinya ke produsen ilegal. Oleh karena itu, Bahlil mengeluarkan peraturan menteri (permen) yang mengatur legalitas sumur tersebut.

"Selama ini ada sumur-sumur rakyat yang produksi tapi mereka kan ilegal. Sumur-sumur rakyat ini yang sudah telanjur berjalan, agar lingkungannya kita jaga baik dan mereka juga bisa menjual dengan harga yang baik, maka kita buat regulasinya," ucapnya.

Menurut perhitungannya, sumur minyak rakyat itu memproduksi sekitar 15.000 hingga 20.000 barel minyak per hari. Jika tidak diberikan legalitas dan dikelola secara baik, masyarakat akan dihantui dengan persoalan hukum.

"Kasihan mereka juga dikejar-kejar oleh persoalan hukum, mereka kan saudara-saudara kita. Itulah kemudian pemerintah membuat keputusan agar dalam rangka meningkatkan lifting juga, sekaligus untuk menjaga lingkungan dan membuka rakyat ini bisa kerjanya baik dan benar," kata Bahlil.

Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, mencatat jumlah sumur minyak di Muba mencapai 7.721 titik. Jumlah yang mengelola sebanyak 231 ribu masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dia memberikan legalitas pengeboran sumur minyak rakyat melalui peraturan baru, yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Permen tersebut mengatur kerja sama pengelolaan wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi serta pengawasan terhadap sumur minyak rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)berhasil mengevakuasi kembali ke Tanah Air 6 warga negara Indonesia (WNI) dari Iran.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha melaporkan 6 WNI yang dievakuasi dari Iran telah tiba di Jakarta pada hari ini, Sabtu (28/6/2025).

"Pada hari ini 28 Juni 2025 telah tiba 6 WNI evacuee dari Iran yang menempuh perjalanan dengan rute Baku-Doha-Bangkok-Jakarta," kata Judha dikutip dari Antara, Sabtu (28/6/2025).

Judha mengatakan hingga 28 Juni 2025, Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi sebanyak 79 orang yang terdiri atas 78 orang WNI dan satu warga negara Iran.

Sementara itu, 18 orang sisanya, dari total 97 orang yang dievakuasi dan masih berada di Baku, Azerbaijan, akan dipulangkan secara bertahap pada 28 dan 29 Juni 2025.

Lima orang lagi dijadwalkan tiba di Jakarta pada 29 Juni 2025 dengan dua penerbangan berbeda. Jumlah orang yang masih berada di Baku yaitu 13 orang dengan jadwal kepulangan esok hari pada 29 Juni 2025 dari Baku.

Orang-orang yang dievakuasi pada gelombang terakhir tersebut dijadwalkan tiba di Jakarta pada 30 Juni 2025.

Kemenlu berkoordinasi erat dengan Perwakilan RI di negara-negara transit guna memastikan kelancaran dan keselamatan proses evakuasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak lagi batasi kuota impor sapi hidup, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan kebijakan tersebut dilakukan agar kuota impor tidak hanya dinikmati oleh segelintir importir. “Jangan sampai yang dapat itu dia lagi, dia lagi. Kita tidak mau,” kata Sudaryono di gedung Kementerian Pertanian, Selasa, 17 Juni 2025.

Sudaryono mengatakan kebijakan itu dilakukan sebagai wujud demokrasi yang berkeadilan namun batas kuota impor hanya berlaku pada jenis sapi bakalan atau komoditas pangan yang bertujuan untuk dikonsumsi dagingnya.

Politikus Partai Gerindra tersebut mengatakan, sapi bakalan masuk ke dalam neraca perdagangan sehingga pemerintah bisa memutuskan jumlah kebutuhan daging dalam satu tahun dan neraca perdagangan nantinya menentukan berapa banyak produksi dalam negeri. “Kemudian ketemulah satu angka yang harus kita impor,” ujar dia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebelumnya menjamin tidak ada lagi pembatasan kuota impor sapi hidup untuk menjamin ketersediaan pasokan daging hingga susu dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Zulhas ungkap, importir bisa mengimpor sapi hidup tanpa batasan untuk berbagai tujuan, mulai dari penggemukan, pemotongan, hingga produksi susu untuk mendukung industri peternakan dan kebutuhan konsumsi masyarakat.

"Sekarang kan kita buka lebar. Impor sapi yang hidup, impor sapi yang hidup baik untuk potong, penggemukan maupun untuk susu. Sekarang kan bebas, kita bebaskan," kata Zulhas dalam peringatan Hari Susu Nusantara 2025 di Jakarta, seperti dikutip dari Antara 15 Juni 2025.

Dengan kebijakan tanpa kuota, Zulhas menyampaikan adanya peluang yang lebih besar bagi industri pengolahan susu nasional untuk meningkatkan volume produksi dan kualitas pasokan, sekaligus memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir. "Nggak ada kuota-kuota lagi, nggak ada. Jadi sapi hidup, apakah untuk digemukkan, apakah untuk susu. Sekarang nggak ada kuota, bebas, bebas," ucap Zulhas. Namun, Zulhas tak menjelaskan rincian teknis pelaksanaan kebijakan tersebut dan langsung meninggalkan lokasi usai menjawab pertanyaan awak media.

Pada Januari lalu, Sudaryono mengungkapkan akan ada 200 ribu ekor sapi perah impor hingga akhir 2025 yang tujuannya mendukung pemenuhan susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) hingga bentuk investasi pembangunan pabrik susu dalam negeri. "Di tahun 2025 ada 200 ribu sapi. Kita kebut semua, termasuk lahan dan lain-lain," kata Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.

Sudaryono menuturkan pihaknya juga tengah melakukan percepatan penyediaan lahan peternak untuk menampung sapi perah pada kala itu. "Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Boleh dong bikin pabrik, di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," kata dia.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Suganda menyatakan sebanyak 50 ekor sapi perah bunting jenis Frisian Holstein asal Australia telah tiba di Indonesia pada Januari guna program MBG. Selain itu, Agung menekankan rencana itu sejalan dengan target pemerintah untuk menambah 1 juta ekor sapi perah dalam lima tahun ke depan serta merupakan wujud komitmen nyata sektor swasta untuk berperan dalam percepatan investasi di Indonesia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kala itu terkait pemberian susu sapi dalam program MBG tidak diwajibkan setiap hari karena pasokan susu yang belum merata di setiap daerah. "Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu itu, bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," kata Hasan dilansir dari Antara Senin, 6 Januari 2025.

Anak usaha PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), PT Serpong Cipta Kreasi (SPCK), kembali melakukan langkah strategis dalam memperkuat portofolio propertinya. Hal ini ditunjukkan lewat penandatanganan perjanjian pembelian 15 bidang tanah milik PT Variatata (VT).

Aksi tersebut tercatat dalam rangkaian Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa bernomor 29 hingga 43 yang semuanya bertanggal 24 Juni 2025. Akta ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni SPCK sebagai pembeli dan VT sebagai penjual, di hadapan notaris Mohamad Abror, SH, M.Kn di Kabupaten Tangerang.

Manajemen SMRA dalam keterbukaan informasi menjelaskan bahwa aksi pembelian ini merupakan bentuk transaksi afiliasi, mengingat Herman Nagaria menjabat sebagai Direktur di kedua perusahaan, yakni VT dan SMRA.

"Total nilai transaksi atas sebagaimana termaktub dalam perjanjian adalah Rp153.760.000.000, yang mana wajib dibayarkan oleh SPCK kepada VT selambatnya dalam waktu 1 bulan setelah penandatanganan Perjanjian," ujar manajemen SMRA.

Adapun sumber pendanaan pembelian lahan tersebut berasal dari modal internal SPCK. "Alasan dilakukannya transaksi adalah SPCK bermaksud untuk mengembangkan tanah yang diperoleh berdasarkan transaksi sebagai area commercial baru di kawasan Summarecon Serpong," ungkap manajemen.

Menurut manajemen, transaksi ini memberikan sejumlah manfaat strategis. Selain karena tanah merupakan aset yang tidak mengalami depresiasi dan cenderung meningkat nilainya dari waktu ke waktu, pengembangan area tersebut juga akan melahirkan bangunan komersial yang berpotensi mendatangkan pendapatan bagi SPCK.

Lebih jauh, bangunan komersial yang akan dibangun di atas lahan itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang usaha yang representatif, sekaligus menghidupkan lingkungan perumahan melalui peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan.

Bisnis.com, PADANG - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan membentuk tiga UPT (Unit Pelayanan Teknis) Halal di Indonesia dan salah satu daerah terpilih di Provinsi Sumatra Barat.

Wakil Kepala BPJPH, Afriansyah Noor mengatakan pembentukan tiga UPT Halal itu sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat sertifikasi halal, dimana di Sumbar ini masih terdata ada sebanyak 14 ribu lebih pelaku usaha mikro kecil yang belum memiliki sertifikat halal.

"Sebagai badan yang baru berdiri, BPJPH belum memiliki perwakilan atau UPT di masing-masing Provinsi, saat ini masih berbentuk Satgas (satuan tugas) Halal," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (28/6/2025).

Dia menyebutkan untuk pembentukan UPT Halal itu, BPJPH sudah mendapatkan izin dari Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, tahun 2025 ini akan dibentuk tiga UPT di tiga provinsi di Indonesia. Untuk peran UPT di Sumbar, sebagai perwakilan untuk wilayah Sumatera.

"Kenapa Sumbar jadi perwakilan UPT untuk di Sumatra karena kriterianya memungkinkan untuk pendirian UPT," jelasnya.

Dia mengatakan, BPJPH sudah berkomunikasi dengan kepala daerahnya untuk dibantu disiapkan tempat dan fasilitas yang ada. Secara keseluruhan Pemda provinsi menyambut baik, termasuk di Sumbar, karrna sudah bertemu dengan Sekda dan Kakanwil Kemenag.

Seiring dengan itu hal tersebut, lanjut Wakaban, untuk mempercepat sertifikasi halal ini BPJPH juga menggelar efisiensi dan orientasi di Sumatera Barat, kerja sama antara BPJPH dengan pihak terkait.

“Kita sudah mengadakan rapat koordinasi fasilitasi sertifikasi halal dengan pihak terkait, mulai dari Pemda provinsi dan kabupaten, Kanwil Kemenag, Pimpinan OPD, BUMN/BUMD, Perbankan, dan perusahaan swasta,” ujar Wakaban.

Dia menegaskan yang jelas BPJPH saat ini sangat penting untuk menjalin kerja sama yang baik dalam rangka percepatan sertifikasi halal terutama untuk self declair (pernyataan pelaku usaha) melalui program sehati (sertifikasi halal gratis).

"Dalam rangka percepatan itu kami melakukan sosialisasi, komunikasi dan kolaborasi. Sehingga hari ini disepakati oleh semua pihak bagaimana menyukseskan program sehati (sertifikat halal gratis) dan pihak pihak swasta maupun BUMN membantu program ini untuk menambah kuota mandiri," harapnya.

Pihaknya juga mengimbau pemerintah provinsi dan kabupaten agar betul-betul masif sehingga pelaku usaha yang regulasinya sudah harus wajib bersertifikat halal segera mengurus sertifikat agar mendapatkan sertifikat halal gratis.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Mahyudin sudah menyatakan komitmen dan siap menyosialisasikan program sehati bersama seluruh stake holder se Sumatera Barat. Masih ada sekitar 14 ribu lebih kuota untuk Sumbar.

"Kita sudah melakukan pergerakan melalui penyuluh agama Islam, madrasah dan pondok pesantren, tempat wisata, perhotelan dan rumah makan. Bahkan madrasah wajib memiliki kantin halal," kata Mahyudin.

Terkait pendirian UPT Halal, Kakanwil juga sudah menyerahkan rekomendasi kepada BPJPH dan siap menyediakan sarana prasarana yang akan disediakan di Kanwil Kemenag Sumbar.

"Kita sudah mempersiapkan satu gedung di Kanwil Kemenag berlantai dua, insyaallah bisa digunakan untuk operasional UPT dan pelayanan halal di Sumbar. Rekomendasinya sudah kita serahkan ke Wakaban," tandas Mahyudin.

YOGYAKARTA, investor.id – PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) menambah jaringan distribusinya dengan membuka kantor kegenan baru di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kantor yang dinamai Generali Galaxy Providence Yogyakarta itu berlokasi di Jalan Raya Tajem No 1C Sanggrahan, Maguwoharjo Depok, Sleman.

Saat ini tercatat ada 8 kantor keagenan di Jawa Tengah dan DIY dan ada 35 titik kantor pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur dan Chief Agency Officer Generali Indonesia Jutany Japit mengatakan, Yogyakarta memiliki keunikan masyarakat dan budaya, serta punya potensi besar untuk pengembangan pasar asuransi.

“Melalui pembukaan kantor ini, Generali Indonesia siap mencetak agen-agen baru berkualitas untuk lebih banyak menyentuh masyarakat guna mendapatkan proteksi serta solusi keuangan terbaik dari produk-produk dan layanan inovatif kami,” ujarnya saat meresmikan kantor, Sabtu (28/6/2025).

Mengutip data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi DIY menempati posisi tertinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Selain itu, potensi pertumbuhan ekonomi DIY didukung sektor pariwisata, kreatif, dan pendidikan, juga pembangunan infrastruktur.

Saat ini, Generali Indonesia menghadirkan berbagai rangkaian produk inovatif salah satunya proteksi jiwa GEN Proteksi Utama (GEN Pro). Produk ini memberikan keleluasan bagi nasabah untuk melindungi orang-orang yang dicintainya dengan pembayaran terjangkau, fleksibel, dan UP tinggi.

Generali pun menyediakan inovasi layanan dengan menghadirkan aplikasi Gen iClick. Aplikasi ini antara lain dapat mengecek informasi polis, pengajuan klaim secara online, fitur telemedis, dan online pharmacy, serta fitur lainnya.

“Ke depannya, Generali Indonesia terus fokus pada inovasi dan strategi yang akan terus bergerak sesuai dengan kebutuhan pasar. Berbagai inovasi baik dari sisi produk maupun layanan kepada nasabah juga akan terus berjalan, karena kami selalu berupaya menghadirkan solusi asuransi yang relevan dan berkualitas kepada masyarakat.” tutup Jutany.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyerahkan bantuan layanan internet cepat untuk dua Sekolah Rakyat (SR) di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai tindak lanjut Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dua sekolah tersebut adalah SR Menengah Atas 19 di Kabupaten Bantul dan SR Menengah Atas 20 di Kabupaten Sleman. SR Sleman menerima koneksi internet 100 Mbps untuk mendukung 75 siswa dari tiga rombongan belajar. Sementara itu, SR Bantul mendapat akses internet 200 Mbps yang akan digunakan oleh 200 siswa dari lima kabupaten/kota di DIY.

“Kewajiban Komdigi adalah pertama, memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik,” tegas Meutya saat penyerahan bantuan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (28/6/2025).

Bantuan ini diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, sebagai bentuk kolaborasi lintas kementerian untuk memperkuat pendidikan digital inklusif.

“Sekolah rakyat ini adalah program Bapak Presiden yang diamanahkan kepada kita semuanya, seluruh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota,” tambah Meutya.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Kemkomdigi dalam mendukung transformasi digital nasional, khususnya bagi anak-anak dari kelompok rentan. Program Sekolah Rakyat sendiri akan diresmikan Presiden Prabowo pada 14 Juli 2025.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto dan Kepala BPSDM Bonifasius Wahyu Pudjianto, yang menegaskan bahwa pemantauan dan peningkatan infrastruktur digital di sekolah akan terus dilakukan.

Jakarta (ANTARA) - Jasa Marga mempercepat pemulihan akses lalu lintas (lalin) di Jalan Tol Jakarta-Tangerang, yang tergenang air karena luapan Kali Sabi.

Senior Manager Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad Ginanjar Bekti R mengatakan, genangan air yang sebelumnya menutup sebagian Jalan Tol Jakarta–Tangerang, tepatnya di KM 24 arah Jakarta dan arah Tangerang, saat ini sudah mulai surut.

"Sejak pukul 20.00 WIB, lajur 1, 2, 3, dan 4 pada kedua arah telah dapat dilintasi oleh kendaraan, sementara petugas masih terus melakukan percepatan penanganan untuk memulihkan kondisi jalan tol secara optimal," ujar Ginanjar Bekti R di Jakarta, Sabtu.

Atas diskresi Kepolisian, sempat dilakukan rekayasa pengalihan dengan mengizinkan pengguna jalan dari arah Jakarta menuju Tangerang untuk putar balik di KM 19 dan kembali menuju Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penguraian kepadatan.

Genangan mulai terdeteksi sejak pukul 15.00 WIB akibat luapan Kali Sabi yang disebabkan oleh curah hujan tinggi di wilayah Tangerang. Ketinggian air sempat menutup seluruh lajur termasuk bahu jalan, menyisakan lajur 4 untuk dilintasi pengguna jalan. Akibatnya terjadi kepadatan yang cukup panjang di kedua arah.

Atas diskresi Kepolisian, pada pukul 16.00 WIB sempat dilakukan penutupan sementara di Gerbang Tol (GT) Kunciran 3 arah Bitung dan On Ramp Karawaci arah Bitung untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi terdampak.

Jasamarga Metropolitan Tollroad melalui Representative Office 2, bersama PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dan PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM), terus berupaya mempercepat penanganan genangan dengan mengoperasikan dua pompa mobile dan satu pompa portabel (Alkon) untuk mempercepat surutnya genangan.

Upaya penanganan genangan juga sangat bergantung pada turunnya debit air kali yang meluap. Koordinasi dengan pihak terkait juga terus dilakukan untuk memastikan kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Jasa Marga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Gunakan jalur alternatif bila diperlukan dan selalu perbarui informasi lalu lintas melalui kanal resmi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan mutu perikanan Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menembus pasar Thailand dan Amerika Serikat (AS), telah memenuhi standar global.

"Produk perikanan Sultra yang diekspor ke Thailand dan AS, KKP memastikan mutunya berstandar global," kata Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan KKP terus berupaya meningkatkan ekspor hasil perikanan dengan menjamin mutu dan kualitas produk yang diperdagangkan sesuai standar global.

"Belum lama ini, Badan Mutu KKP mengirimkan 98 ton produk perikanan senilai Rp28 miliar lebih asal Bumi Anoa (julukan Provinsi Sulawesi Tenggara), Kendari, Sulawesi Tenggara ke pasar Amerika Serikat dan Thailand," ujarnya.

Ekspor dilepas dari Kota Kendari pada 24 Juni 2025, kata Ishartini, telah memenuhi semua persyaratan untuk melakukan ekspor, baik Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi HACCP, dan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).

Ekspor tersebut meliputi 42,4 ton gurita beku dan 10 ton sotong beku senilai Rp6,1 miliar; serta 45,6 ton produk pasteurized crab meat senilai Rp21,9 miliar.

"Ini menjadi langkah awal untuk membangun sektor perikanan dan kelautan yang berkelanjutan sehingga menjadi sumber ekspor berkualitas dari timur Indonesia," tuturnya.

Ishartini menegaskan Badan Mutu KKP siap melakukan penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan dari hulu hingga hilir, demi memastikan produk perikanan Indonesia memenuhi persyaratan standar keamanan pangan.

Diungkapkan Ishartini berdasarkan data pemerintah daerah setempat yang disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua, devisa Sulawesi Tenggara periode Januari-Mei tahun ini dari sektor perikanan mencapai Rp25,45 triliun.

Adapun potensi produksi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 & 714 diperkirakan 1,5 juta ton, namun hasilnya baru 275 ton.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pembentukan Badan Mutu KKP merupakan lembaga quality assurance komoditas perikanan di sepanjang rantai produksi (hulu-hilir) dalam rangka keberterimaan, diversifikasi komoditas dan negara tujuan ekspor.

Selain itu untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan pangan sehat asal ikan untuk mengangkat martabat masyarakat perikanan di daerah dan mencapai kesejahteraan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa positif pada penutupan perdagangan Kamis (26/6), dengan lonjakan 0,96% ke posisi 6.897,40. Namun, secara akumulatif mingguan, IHSG tercatat ambruk.

P.H. Sekretaris Perusahaan BEI, Aulia Noviana Utami Putri, dalam keterangan tertulis yang dilansir Sabtu (28/6), menyatakan bahwa sepanjang periode 23–26 Juni 2025, IHSG terkoreksi sebesar 0,14%, dari posisi 6.907,138 menjadi 6.897,400.

Tidak hanya itu, kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia juga mengalami penyusutan tipis, turun dari Rp12.099 triliun dari pekan lalu menjadi Rp12.098 triliun.

Sejumlah saham pun terpantau mencatatkan penurunan drastis. PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) menjadi yang paling terpukul. Pada perdagangan Kamis, sahamnya ditutup stagnan pada level Rp107. Namun, dalam sepekan sudah merosot -27,21%.

Disusul PT Jembo Cable Company Tbk (JECC). Meski pada Kamis lalu sahamnya berakhir menguat 3,25% ke Rp795, namun dalam seminggu terakhir tercatat turun -24,64%. Kemudian, PT Sunson Textile Manufacture Tbk (SSTM) anjlok -24,12% dalam sepekan.

Mengutip data BEI, berikut daftar top losers selama sepekan!

1. PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) -27,21%
2. PT Jembo Cable Company Tbk (JECC) -24,64%
3. PT Sunson Textile Manufacture Tbk (SSTM) -24,12%
4. PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) -22,31%
5. PT Chitose Internasional Tbk (CINT) -19,29%
6. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) -18,64%
7. PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) -16,91%
8. PT Kian Santang Muliatama Tbk (RGAS) -16,79%
9. PT Diamond Food Indonesia Tbk (DMND) -16,54%
10. PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) -16,47%